Majalengka – Munas HPDKI 2026: Pemilihan dan penetapan berlangsung dalam Musyawarah Nasional (Munas) HPDKI yang diselenggarakan di ICE BSD City, Tangerang, Banten, pada tanggal 16–17 September 2026.
Anggota DPR RI dari Fraksi PKS yang mewakili Daerah Pemilihan Jawa Barat IX (Sumedang, Majalengka, dan Subang). Ir. H. Ateng Sutisna, MBA terpilih sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Himpunan Peternak Domba Kambing Indonesia (HPDKI) periode 2026–2031.Mengusung visi organisasi yang profesional, berdaulat, inklusif, dan mandiri guna meningkatkan kesejahteraan peternak domba serta kambing di Indonesia.
Ateng Sutisna menyatakan kesediaannya maju sebagai calon Ketua Umum HPDKI periode 2026-2031 menilai subsektor domba dan kambing berada pada momentum penting. Peternakan rakyat, katanya, harus ditempatkan sebagai bagian strategis ketahanan protein, kedaulatan pangan, dan ekonomi kerakyatan.
“Kita tidak kekurangan peternak tangguh. Yang masih kurang adalah sistem yang membuat ketangguhan mereka berubah menjadi posisi tawar dan kesejahteraan,” kata Ateng Sutisna saat di wawancara media pada sabtu (19/09/2026).
Menurut Ateng, peluang pengembangan domba dan kambing semakin terbuka seiring meningkatnya kebutuhan protein hewani. Peluang itu juga datang dari pasar kurban dan akikah, ekspor, program Makan Bergizi Gratis (MBG), serta kebutuhan hewan untuk dam haji jemaah Indonesia di dalam negeri.
Ekosistem domba dan kambing nasional diperkirakan menyerap lebih dari 7,4 juta ekor per tahun. Kebutuhan tersebut antara lain berasal dari industri akikah sekitar 6,3 juta ekor dan kurban sekitar 1,03 juta ekor, dengan potensi ekonomi sekitar Rp18,5 triliun per tahun.
Namun, besarnya pasar belum sepenuhnya meningkatkan kesejahteraan peternak. Skala usaha yang kecil, biaya pakan tinggi, kualitas bibit yang belum seragam, ancaman penyakit, rantai perdagangan panjang, dan lemahnya informasi harga membuat banyak peternak masih menjadi penerima harga.
“Pasar kita besar, tetapi pertanyaannya adalah berapa besar nilai tambah yang benar-benar tinggal di kandang peternak. Jangan sampai ekonomi domba dan kambing tumbuh, tetapi peternaknya tetap berada pada posisi paling lemah,” ujarnya.
Ateng Sutisna menyoroti persoalan pakan yang menjadi salah satu komponen terbesar biaya produksi. Perubahan iklim dan cuaca dapat memengaruhi ketersediaan hijauan serta sumber air sehingga penggunaan pakan komersial berpotensi semakin menekan margin peternak.
Ia menilai skema pembiayaan seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) perlu disesuaikan dengan karakter biologis peternakan. Ateng mendorong KUR berbasis klaster dengan tenor dan masa tenggang yang mengikuti siklus penggemukan, kebuntingan, kelahiran, dan pemeliharaan ternak.
“Selain ekonomi, kesehatan hewan dinilai menjadi fondasi utama pengembangan subsektor tersebut. Ancaman penyakit seperti Peste des Petits Ruminants (PPR), antraks, Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), serta ORF dapat menghilangkan aset peternak apabila biosekuriti dan respons penyakit tidak kuat.”pungkas Ateng Sutisna
Ateng Sutisna mengusulkan lima agenda yang masuk dalam keputusan Munas HPDKI dan menjadi acuan kepengurusan periode 2026-2031. Agenda tersebut meliputi Satu Data HPDKI, penguatan klaster dan usaha kolektif, layanan produktivitas serta kesehatan ternak, pembangunan pasar sepanjang tahun, dan profesionalisme organisasi.
“Satu Data HPDKI diharapkan mengintegrasikan registrasi anggota, populasi ternak, kapasitas pasok, harga, kesehatan ternak, hingga transaksi dari daerah sampai pusat. Konsolidasi peternak melalui koperasi, BUMDes, atau agregator juga dinilai penting untuk menekan biaya dan meningkatkan posisi tawar.”jelasnya
Ateng Sutisna mendorong produktivitas dan kesehatan ternak menjadi layanan dasar organisasi. Hal itu mencakup recording, perbaikan bibit, pakan mandiri, biosekuriti, vaksinasi, jejaring tenaga kesehatan hewan, dan respons cepat terhadap penyakit.
Pasar domba dan kambing juga perlu dikembangkan sepanjang tahun, tidak hanya mengandalkan kurban dan akikah. HPDKI didorong membuka akses ke pasar dam haji domestik, hotel, restoran, katering, ritel, produk susu dan olahan, perdagangan antardaerah, hingga ekspor secara terukur.
“Aturan dan program organisasi harus bisa diuji dari hasilnya. Munas perlu melahirkan kontrak kerja yang dapat diperiksa anggota, bukan sekadar daftar janji,” kata Ateng.
Ia mengajak seluruh peserta Munas HPDKI menjadikan kontestasi kepemimpinan sebagai ruang adu gagasan, rekam jejak, dan kesiapan melayani peternak. Siapa pun yang mendapat amanah memimpin HPDKI harus mampu merangkul seluruh kekuatan organisasi dan menempatkan peternak sebagai pusat keputusan
“Kontestasi harus menjadi adu gagasan, rekam jejak, dan kesiapan melayani. Peternak rakyat tidak boleh menjadi penonton di organisasinya sendiri,” ucapnya.
Semoga HPDKI semakin maju, peternak semakin kuat, dan sektor peternakan domba serta kambing semakin memberikan kontribusi bagi perekonomian masyarakat dan ketahanan pangan nasional.
